Terkait Penembakan Pdt. Yeremia Zanambani
JAKARTA,PGI.OR.ID – Para pimpinan gereja-gereja di Papua meminta Presiden Jokowi agar memberi perhatian serius terhadap peristiwa penembakan Pendeta Yeremia Zanambani, STh di Kampung Hitadita, Intan Jaya, Papua dengan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk gereja, serta perlunya dibuka ruang dialog.
Hal tersebut terungkap dalam konprensi pers virtual yang diinisasi oleh MPH-PGI, pada Kamis (24/9). Para pimpinan gereja-gereja di Papua yang hadir dalam konprensi pers tersebut yaitu Pdt. Andrikus Mofu, MTh (Ketua Badan Pekerja Am Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua-GKI TP), Pdt. Hiskia Rollo, STh, MSi (Ketua Majelis Pekerja Harian PGIW Tanah Papua), dan Pdt. Petrus Bonyadone (Ketua Sinode GKII Wilayah II Papua). Juga Pdt. Dr. Daniel Ronda (Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia-GKII).
Menurut Pdt. Andrikus Mofu, munculnya peristiwa penembakan Pdt. Yeremia Zanambani, STh serta peristiwa kekerasan lainnya, menimbulkan pertanyaan sejauhamana keseriusan Presiden Jokowi untuk menciptakan kedamaian di Papua.
“Saat pidato di PBB Presiden Jokowi menyinggung persoalan dunia, seperti Palestina. Namun hal ini memunculkan pertanyaan sejauhmana selaku Kepala Negara dalam tanggungjawab menyelesaikan pemasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terkhusus di Papua. Dengan peristiwa penembakan, bukan hanya kepada Pdt. Yeremia, tetapi juga berbagai peristiwa sebelumnya, bahkan persoalan terkait kemanusiaan akhir-akhir ini, yang merengggut jiwa masyarakat, termasuk juga anggota TNI dan Polri, ini menimbulkan pertanyaan sejauhmana keseriusan negara,” katanya.
Lebih jauh dijelaskan, ada 4 akar masalah di Papua yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang harus diselesaikan, namun hal itu hingga saat ini belum dilaksanakan. “Karena itu dengan peristiwa penembakan ini saya mengingatkan segera dibentuk tim independen yang melakukan investigasi secara adil dan seimbang, untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Papua,” ujarnya.
Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PGI ini juga mengingatkan pemerintah untuk segera mengevaluasi penempatan pasukan secara massif di Papua. Sebab menurutnya, hal ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menjadi sumber masalah. Serta perlunya dibuka ruang dialog.
